Jakarta – Komisi Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong setiap auditor. Untuk menggunakan pendekatan solution based thinking dalam menganalisis dan memberikan solusi. Atas setiap permasalahan yang ditemukan dalam Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Dorongan ini diberikan guna menyamakan harapan Presiden Prabowo Subianto dalam paparan Ringkasan Kinerja Pemeriksaan Tengah Tahun (IHPS). I Tahun 2024 yang menegaskan Angkaraja urgensi belanja negara secara keseluruhan efektif.
“Dengan efisiensi belanja diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menarik investasi dan perdagangan asing, mendukung inovasi teknologi, serta memperkuat pertahanan dan keamanan nasional,” kata Anggota BPK I Nyoman Adhi Suryadnyana dalam rapat pendahuluan pembahasan laporan keuangan KPU tahun 2024 di Kantor KPU, seperti dikutip dalam keterangan resmi di W.
Pada kesempatan ini, partai menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit keuangan pemerintah melalui pendekatan audit berbasis risiko (RBA). Pendekatan ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memberikan gambaran umum hasil kinerja pemerintah, sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan.
Sebagai bagian dari tahapan audit, BPK disebut telah melakukan audit interim atas LK KPU 2024 pada Sekretariat Jenderal KPU dan satuan kerja perangkat daerah pada akhir tahun 2024.
Dalam pemeriksaan tersebut, BPK mencatat sejumlah risiko yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa di antaranya adalah perbedaan saldo kas hibah pemilu antara laporan penggantian bendahara dengan saldo kas sebenarnya, pencatatan biaya material dan biaya non-fungsional Badan Pemilihan Ad Hoc yang tidak lengkap, serta keterlambatan penyampaian faktur pengeluaran barang/aset non-kontraktual.
Selain itu, BPK juga melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif sebagai berikut. berdasarkan hasil ujian menengah sebelumnya.
“Pada audit LK 2024, fokus audit akan tertuju pada beban properti, belanja modal, pengelolaan kas, dan pengelolaan aktiva tetap,” ujar Nyoman.
Dengan adanya kegiatan rapat pendahuluan tersebut, lanjutnya, diharapkan langkah-langkah pemeriksaan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu tanpa ada kendala apa pun.
“Kami sangat yakin bahwa sinergi yang telah terjalin dengan baik antara BPK dan KPU dapat menjadi modal utama untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. “Kami sangat berharap sinergi ini terus terjaga dan konsisten guna mewujudkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara,” ujarnya.