Jakarta, 29 Agustus 2025 (cvtogel) – Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Persetujuan ini ditandatangani pada 28 Agustus 2025, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari janji Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, di mana ia berkomitmen menjawab tuntutan pekerja terkait penghentian praktik outsourcing, penolakan upah murah, hingga perlindungan dari PHK sepihak.
“Presiden sudah menandatangani persetujuan. Selanjutnya, pemerintah akan menggelar rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan, serikat buruh, Apindo, dan Kadin untuk menyusun struktur serta mekanisme kerja dewan dan satgas ini,” ujar Prasetyo.
Tugas dan Peran
-
Dewan Kesejahteraan Buruh akan berfungsi sebagai lembaga penasihat Presiden dalam merumuskan kebijakan strategis demi peningkatan kesejahteraan pekerja.
-
Satgas PHK dibentuk untuk menangani dan mengawasi kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta memberikan perlindungan hukum bagi pekerja terdampak.
Kedua badan ini diharapkan menjadi wadah dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha, sekaligus solusi konkret menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.
Respons Publik
Langkah Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari kalangan serikat buruh. Mereka menilai keputusan ini sebagai jawaban nyata atas aspirasi yang selama ini disuarakan dalam aksi-aksi massa. Namun, kalangan pengusaha mengingatkan agar implementasi kebijakan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan keberlanjutan industri.
Latar Belakang
Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK muncul sebagai respons atas enam tuntutan utama buruh pada May Day 2025, antara lain penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, reformasi pajak ketenagakerjaan, dan pengesahan sejumlah RUU terkait perlindungan pekerja.
Dengan persetujuan resmi ini, pemerintah akan segera merampungkan struktur organisasi serta prosedur kerja agar kedua badan tersebut dapat beroperasi dalam waktu dekat.