delapantoto – Di ruang sidang, keadilan tampak berdiri tegak—hakim mendengar, menimbang, lalu memutus. Namun sedikit yang terlihat dari balik layar: bagaimana peradilan dibiayai, dan siapa yang memastikan anggarannya cukup, adil, serta bebas dari tekanan. Di titik inilah para ahli nilai anggaran mengambil peran krusial, meski jarang disorot.
Seorang pakar kebijakan publik menegaskan, anggaran yang dirancang dan dinilai secara independen adalah fondasi kebebasan peradilan. Tanpa itu, keadilan berisiko rapuh—bukan karena hukum lemah, melainkan karena sumber dayanya dikendalikan pihak lain.
Mengapa Anggaran Menentukan Independensi
Independensi peradilan bukan hanya soal aturan, tetapi kemampuan bekerja tanpa rasa takut. Pengadilan memerlukan anggaran untuk:
-
operasional sidang,
-
kesejahteraan hakim dan aparatur,
-
teknologi informasi,
-
serta perlindungan saksi dan korban.
Ketika anggaran disusun tanpa analisis profesional dan independen, ia bisa menjadi alat tekanan halus—menunda layanan, membatasi kapasitas, atau mengarahkan prioritas secara tidak langsung.
Di sinilah ahli nilai anggaran memastikan perhitungan berbasis kebutuhan objektif, bukan kepentingan sesaat.
Peran Ahli Nilai Anggaran
Ahli nilai anggaran bertugas menilai kecukupan, efisiensi, dan kewajaran alokasi dana peradilan. Mereka bekerja dengan metodologi, data, dan pembanding yang jelas—menjawab pertanyaan mendasar: berapa biaya yang benar-benar dibutuhkan agar keadilan berjalan bermartabat?
Penilaian yang kuat memberi dua manfaat sekaligus:
-
Melindungi peradilan dari intervensi,
-
Memberi akuntabilitas kepada publik bahwa dana digunakan tepat sasaran.
Dengan demikian, anggaran menjadi alat penguatan, bukan pengendalian.
Keamanan Publik dan Akses Keadilan
Keadilan yang tersendat karena kekurangan anggaran berdampak langsung pada keamanan publik. Perkara menumpuk, putusan tertunda, dan kepercayaan warga terkikis. Ahli nilai anggaran membantu memastikan akses keadilan tetap terbuka—terutama bagi kelompok rentan yang bergantung pada layanan peradilan tepat waktu.
Ketika pengadilan berfungsi optimal, konflik dapat diselesaikan secara damai, dan ketertiban sosial terjaga.
Dimensi Kemanusiaan di Balik Angka
Anggaran sering terlihat dingin. Namun di baliknya ada manusia: pencari keadilan yang menunggu putusan, korban yang butuh perlindungan, dan aparatur yang bekerja di bawah tekanan. Penilaian anggaran yang adil adalah soal martabat manusia—memberi ruang agar proses hukum berlangsung layak.
Seorang hakim pernah berujar, “Keadilan membutuhkan waktu dan sumber daya.” Pernyataan ini sederhana, tetapi menohok.
Transparansi dan Kepercayaan
Melibatkan ahli nilai anggaran secara independen juga memperkuat transparansi. Publik dapat memahami mengapa suatu pos anggaran diperlukan, dan bagaimana ia berdampak pada layanan. Transparansi inilah yang menumbuhkan kepercayaan—modal penting bagi sistem hukum.
Menjaga Jarak yang Sehat
Independensi bukan berarti tanpa pengawasan. Justru sebaliknya: ia membutuhkan jarak yang sehat antara penentu kebijakan fiskal dan lembaga peradilan. Ahli nilai anggaran menjadi penyangga profesional di antara keduanya—menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan akuntabilitas.
Penutup
Ketika membicarakan keadilan, kita sering menatap palu hakim. Namun fondasinya juga ada pada angka-angka yang dihitung dengan jujur dan independen. Ahli nilai anggaran memastikan palu itu dapat diketuk tanpa beban.
Pada akhirnya, independensi peradilan bukan hanya prinsip hukum—ia adalah hasil dari keputusan-keputusan teknis yang manusiawi. Dan di sana, peran ahli nilai anggaran menjadi kunci yang tak tergantikan.