Jakarta — Pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada operasi tangkap tangan atau proses peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan perlunya langkah yang lebih mendasar dengan mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk serius membenahi sistem di lingkungan Kementerian Keuangan. Seruan ini menyasar akar persoalan: menutup celah yang memungkinkan praktik menyimpang tumbuh dan berulang.
Bagi masyarakat, dorongan ini menyentuh kebutuhan paling mendasar—rasa aman dan kepastian. Ketika sistem bekerja rapi, warga dan pelaku usaha tak perlu bergantung pada “jalan pintas”; keadilan hadir sebagai layanan, bukan pengecualian.
Sistem Kuat, Risiko Menyempit
KPK menilai pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Digitalisasi proses, integrasi data lintas unit, serta pengawasan berlapis menjadi fondasi untuk mengurangi interaksi rawan dan konflik kepentingan. Standar operasional yang jelas dan mudah diaudit akan mempersempit ruang abu-abu yang kerap dimanfaatkan.
Pendekatan ini bukan sekadar teknis. Ia adalah perubahan budaya—membuat kepatuhan menjadi kebiasaan, dan penyimpangan menjadi sulit dilakukan.
Keamanan Publik dan Kepastian Usaha
Peran DJP dan Bea Cukai sangat strategis. Pajak menopang layanan publik, sementara Bea Cukai menjaga pintu perdagangan lintas batas. Jika sistem rapuh, dampaknya sistemik: penerimaan negara terganggu, persaingan usaha tak sehat, dan perlindungan konsumen melemah. Sebaliknya, sistem yang kuat memberi kepastian—pasar lebih tertib, investasi lebih percaya diri, dan masyarakat lebih terlindungi.
KPK menekankan bahwa pembenahan sistem adalah investasi keamanan publik jangka panjang, bukan sekadar respons atas kasus.
Human Interest: Aparatur dan Warga di Garis Depan
Di balik reformasi, ada manusia. Aparatur yang berintegritas membutuhkan sistem yang melindungi mereka dari tekanan dan godaan. Digitalisasi yang tepat, pelatihan berkelanjutan, serta budaya etik yang konsisten akan meringankan beban kerja sekaligus meningkatkan profesionalisme.
Bagi warga, manfaatnya terasa nyata: layanan lebih cepat, keputusan lebih transparan, dan keluhan tertangani. Reformasi yang baik menghadirkan kemanusiaan—membuat yang benar menjadi mudah, dan yang salah menjadi sulit.
Kolaborasi, Transparansi, dan Pengawasan
KPK mendorong penguatan pengawasan internal dan keterbukaan informasi, termasuk mekanisme pelaporan yang aman. Kolaborasi lintas unit dan evaluasi berkala diperlukan agar pembenahan tidak berhenti di kebijakan, tetapi hidup di praktik sehari-hari.
Peran publik juga penting. Transparansi membuka ruang pengawasan bersama tanpa menumbuhkan kecurigaan berlebihan. Kepercayaan dibangun dari konsistensi.
Menjaga Arah Reformasi
Seruan KPK adalah pengingat bahwa reformasi birokrasi adalah maraton, bukan sprint. Ia membutuhkan komitmen pimpinan, partisipasi pegawai, dan dukungan masyarakat. Ketika sistem dibenahi dengan sungguh-sungguh, penindakan menjadi pengecualian—bukan rutinitas.
Pada akhirnya, pesan yang mengalir jelas dan membumi: sistem yang kuat melindungi semua pihak. Negara bekerja lebih adil, aparatur lebih terlindungi, dan publik merasakan layanan yang aman, pasti, dan manusiawi.