delapantoto – Di tengah dinamika sosial dan tantangan keamanan yang kian kompleks, kejelasan struktur kelembagaan menjadi fondasi penting bagi rasa aman masyarakat. Isu tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mencuat dalam ruang publik. Menyikapi hal itu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Bagi KNPI, sikap ini bukan sekadar persoalan administratif atau politik kekuasaan, melainkan menyangkut kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan kemanusiaan bagi warga negara. Dalam pandangan organisasi kepemudaan tersebut, kejelasan rantai komando adalah kunci agar tugas-tugas kepolisian berjalan profesional, terukur, dan akuntabel.
Menjaga Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik
KNPI menilai, kedudukan Polri di bawah Presiden telah memberikan kerangka kerja yang jelas selama ini. Dalam sistem presidensial, Presiden memegang mandat langsung dari rakyat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan, termasuk sektor keamanan. Dengan posisi tersebut, Polri memiliki legitimasi kuat dalam menjalankan fungsi menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat tanpa kebingungan struktural.
Kepercayaan publik, menurut KNPI, tumbuh dari kepastian. Ketika masyarakat memahami siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan keamanan, maka ruang abu-abu dapat diminimalkan. Hal ini penting terutama di saat krisis, bencana, atau situasi rawan konflik, di mana kecepatan pengambilan keputusan sangat menentukan keselamatan warga.
Perspektif Pemuda: Keamanan sebagai Hak Kemanusiaan
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI memandang keamanan publik bukan semata urusan aparat, tetapi hak dasar setiap warga. Pemuda—yang kerap berada di garis depan perubahan sosial—membutuhkan ruang aman untuk berkarya, berpendapat, dan berkontribusi bagi bangsa. Dalam konteks itu, Polri yang kuat, profesional, dan berada dalam garis komando yang tegas dinilai mampu menciptakan iklim sosial yang kondusif.
KNPI juga menekankan bahwa dukungan ini tidak dimaknai sebagai cek kosong. Justru sebaliknya, kedudukan Polri di bawah Presiden harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, transparansi, dan komitmen pada prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum yang tegas harus berjalan seiring dengan pendekatan humanis, terutama dalam menangani kelompok rentan dan permasalahan sosial.
Efektivitas Koordinasi dan Tanggung Jawab Negara
Dalam praktik sehari-hari, tantangan keamanan kerap bersinggungan dengan kebijakan lintas sektor: sosial, ekonomi, hingga penanggulangan bencana. KNPI menilai, posisi Polri di bawah Presiden memudahkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga. Negara dapat bergerak sebagai satu kesatuan, bukan sebagai potongan-potongan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.
Dari sudut pandang hukum tata negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan juga memikul tanggung jawab akhir atas stabilitas nasional. Karena itu, menempatkan Polri langsung di bawah Presiden dianggap selaras dengan prinsip akuntabilitas: siapa yang memerintah, dia pula yang bertanggung jawab.
Harapan ke Depan: Polri Presisi, Masyarakat Terlindungi
Dukungan KNPI ini disertai harapan besar agar Polri terus memperkuat transformasi menuju institusi yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik. Profesionalisme, integritas, serta pendekatan yang berkeadilan menjadi tuntutan zaman. Pemuda berharap Polri hadir bukan sebagai kekuatan yang menakutkan, melainkan sebagai pelindung yang dipercaya.
Di tengah perbedaan pendapat yang wajar dalam demokrasi, sikap KNPI menegaskan satu hal: keamanan publik dan kemanusiaan harus menjadi pusat kebijakan. Dengan struktur yang jelas dan komitmen bersama, negara diharapkan mampu memastikan bahwa hukum berdiri tegak, sementara martabat manusia tetap dijunjung tinggi.
Pada akhirnya, dukungan KNPI terhadap kedudukan Polri di bawah Presiden adalah ajakan untuk menjaga konsistensi sistem kenegaraan. Sebuah ikhtiar agar keamanan tidak hanya terasa di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.